KEBANGKITAN BANGSA, POLITIK – EKONOMI NEGARA DAN GLOBALISASI

THE  UNFINISHED  NOBLE PROJECT ; KEBANGKITAN  BANGSA, POLITIK – EKONOMI NEGARA DAN GLOBALISASI

Oleh: Fachri Ali

Tema kebangkitan bangsa yang di peringati sekarang untuk mengingat 100 tahun kebangkitan nasional pada saat sekarang ini, masih banyak orang yang melihat dari sudut pandang yang objektif karena terlepas dari apapun bahwa tidak bisa dikatakan bahwa Budi Utumo yang menjadi cikal-bakal kebangkitan nasional. Utuk itu kita masih perlu untuk mengkaji ulang lantaran posisi awalnya yang tidak sejalan untuk dikatakan sebagai periodesaasi sebagai kebangkitan nasional. Karena sifatnya yang lebh mengutamakan kepada peningkatan derajat kaum bagsawan saja atau disebut sebagai priyayi pada waktu itu.

Lantaran perihal tersebut jelaslah klita harus memberikan sesuatu hal yang urgen sifatnya untuk memberikan klarifikasi tentang cikal-bakal awalnya kebangkitan nasional, bukan saja kita harus meng-clear-kannya tapi juga menjelaskan kepada anak bangsa tantang wacana yang kontroversial ini.
Saudara Fachri Ali menjelaskan tantang peran masyarakat secara tidak langsung tantang kepribadian yang harus diambil mengenai permasalahan seputar kebagkitan nasional ini. Menurutnya dalam hal pertama, kita menemui kenyataan bahwa konsep negara dan bangsa adalah pneggabungan (conflation) dua kata yang secara esensial debatable. Konsep bangsa (nation), pada esensinya – mengikuti jalan pikiran Anderson – adalah extrastate solidarity movement (gerakan luar negara yang didasarkan pada solidaritas) dengan tujuan dan kepentingan sendiri.

Persoalannya menurutnya sekarang adalah bahwa negara, sebagai sebuah formulasi politik bahwa kebangkitan kesadaran bangsa Indonesia baru lahir dalam kurun 1908, maka negara moderen – organisasi yang mengklaim mempunyai hak memungut pajak, pencetak uang, penyelenggara pelayanan pubik dan penegakan hukum, serta tertib sosial serta pertahanan dengan jalan persuasif maupun kekerasan (violence) – telah hadir jauh lebih awal di kawasan Nusantara. Jika kinerja VOC (walau mempunyai tentara, memungut pajak dan mempunyai wilayah juridikasi tersendiri, selain berdagang) tak dianggap sebagai negara yang real, maka organisasi kekuasan yang massif yang muncul menggantikannya, terutama sejak sistem Tanam Paksa (1830), secara nyata telah berfungsi sebagai negara moderen dibawah kolonialisme Belanda. Maka, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan terutama setelah pengkuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) akhir 1949, sesungguhnya adalah sebuah kelahiran “bangsa baru” (Indonesia), tetapi dengan organisasi kekuasaan dan birokrasi (negara) yang lama.

Menurutnya ketika “bangsa” (sebagai kesatuan emosional) “negara” (sebagai organisasi kekuasan yang bertengger di atas bangsa) dipersatukan melalui proklamasi kemerdekaan dan revolusi 1945-1949, struktur relasi kekuatan-kekuatan pada tingkat internasional atau global telah ratusan tahun terbentuk dengan mapan – dan, karena didominasi oleh kekuatan Barat, berada diluar kontrolnya. Secara sederhana, maka ia mengutip Micheal Hurrington untuk memperkuat asumsi ini, bahwa dunia dalam struktur yang kita hadapi dekade ini adalah bentukan Barat sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Bahkan, dengan gaya yang bersifat polemik dalam arti menentang asumsi bahwa kaum kapitalis Barat paling bertanggung jawab atas ketimpangan dunia, Harrington bukan saja secara terus tarang mengatakan kekuatan Barat telah mendominasi dunia, melainkan juga menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar – kerena kelemahan-kelemahan struktural masyarakat-masyarakat bukan barang sendiri:

Those social, structural factors can be dividend. Broadly, into two. First, there are rigidities in the non-European societies that preventing them from taking advance of new opportunities. Second there were in European system a contrast openness that allowed it to turn a slight advantage into a position of domination which had endured for dour hundred years.

Bagaimana struktur relasi global ditransformasikan oleh kekuatan Barat, cukuplah dikatakan bahwa globalisasi lebih merupakan ekspansi pengaruh dan kekuatan-kekuatan ekonomi secara lintas negara. Dalam arti kata lain, melalui agresifitas aktivitas eknomi, struktur relasi dunia ditransformasikan sedemikian rupa – yang jauh lebih cocok sebagai wahana ekonomi daripada wahana politik dan sosial-budaya lainnya.

Sebagai akibatnya, secara keseluruhan strukur dunia sejak awal telah mengalami stratifikasi. Format pola hubungan ekonomi global yang sepanjang dua atau tiga abad belakagan ini dibentuk secara sangat purposive oleh kaum pemilik modal taraf dunia tetap berkombinasi dengan kenyataan pola hubungan antar negara-bangsa yang timpang, dimana negara-negara maju (advanced countries) – yang tampil atau tercipta jauh lebih awal dengan lainnya – mendominasi negara-negara bangsa yang baru muncul di permukaan. Maka, yang terlihat relasi antar bangsa itu adalah sebuah dikotomi tajam (sharp dichotomy) yang:

[e] ventualy lead to the formation of structures and processes of domination that is the very antithesis of equality is the guide principles for the formal system of relations between countries, and it finds strongest expression not only in international law but also on international agreements and programs adopted on economic, cultural, political, and technological issues. On one hand, the principles established one and the same formal status for all nations, with a view ensuring their effective participation in international system. Yet, on the other hand, the reality of stratified system – the real status of these nations – shows us a completely different picture.

Maka dari itu ia menyatakan setelah melihat dari kenyataan tersebut, maka apa arti dari kebangkitan nasional, yang walau kini bersifat debatable, dicetuskan seratus tahun yang lalu? Jika kita melihat dari pemaparan diatas, yang kita temui adalah kebangkitan negara-bangsa yang berdaut secara politik. Di dalam interpretasi kita, kelahiran negara–bangsa yang berdaulat itu adalah perwujudan nyata dari apa yang kita sebut semangat kebangkitan nasional. Yakni terciptanya sebuah negara-bangsa yang terlepas dari belenggu penjajahan siapapun. Akan tetapi, untuk kepentingan praktikal, maka kedaulatan yang merdeka itu secara managerial harus diserahkan kepada negara – organisasi kekuasan dengan otoritas politik dan pemerintahan – atas nama bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan diatas harus dirumuskan secara berbeda. Bahwa kebangkitan bangsa adalah sebuah unfinished noble project (proyek mulia yang belum terselesaikan). Penamaan proyek mulia menurut Fachri Ali demi untuk semangat kebangkitan bangsa ini justru berangkat dari kesederhanaan hidup dan pemikiran Wahidin Sudiro Husodo, pendiri Budi Utomo. Jika kita simak dari harapan-harapan sederhana tokoh pendiri Budi Utomo ini, maka sesunguhnya makna dari kebangkitan nasional adalah pembangunan sistem demokrasi secara total: secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apa yang telah berhasil kita raih hingga hari ini masih merupakan bagian kecil dari tujuan itu, yaitu demokrasi politik. Sementara gejala demokrasi ekonomi dan sosial-budaya masih sangat jauh dari mata.
Dan dilihat dari konteks ini, Fachri Ali tidak terlalu keliru jika ia menganggap bahwa kebangkitan nasional adalah the unfinished noble project (proyek mulia yang belum selesai).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: