Proposal Penelitian: ”Persaingan Partai Politik Sebelum Tragedi 1965 Di Sumatera Barat, Studi Kasus Kabupaten Agam”

A. Latar belakang Masalah

Setelah dibubarkannya Republlik Indonesia Serikat, sejak tahun 1950 Republik Indonesia Melaksanakan demokrasi parlementer yang Liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut Masa demokrasi Liberal. Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri ( kabinet ) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen ( DPR ). Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.[1]

Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam system kepartaian maenganut system multi partai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan system politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan system multi partai yang dianut, maka partai–partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959.

Adapun partai-partai tersebut pada masa itu bermekaran bak jamur di musim hujan, terhitung ada 130 partai yang hadir menghiasi kancah perpolitikan Indonesia sampai tahun 1955.[2] Banyak dari 130 partai itu mengusung berbagai macam ideology yang berbeda-beda, mulai dari yang konservatif sampai modernis, dari yang religius sampai yang ateis dsb, semuanya benar-benar membuat suasana politik di kala itu hangat  karena setiap partai memiliki common interest yang berbeda, hal itu disebabkan oleh ideologi partai yang saling berbenturan antara satu dengan lainnya, contohnya saja PKI dan Masyumi, mereka saling bentrok karena terkait ideology yang berbeda, dimana PKI adalah sekuler dan Masyumi adalah partai Islam.

market-nya dalam masyarkat mulai untuk menyusun serangan dengan partai lain, hal itu bisa kita lihat dari dimulainya bentrok antar partai dalam perebutan kursi perdana menteri, dimana setiap partai yang non pemerintah dengan berbagai macam dalih selalu mencoba untuk menggoyang kursi cabinet tersebut, sehingga umur cabinet hanya bertahan bebarapa bulan saja, toh yang paling lama hanya bertahan 2 tahun dan selebihnya banyak yang sampai kurang dari satu tahun saja. Sebagai contoh, kabinet pertama yaitu kabinet Natsir (1950 -1951), kabinet ini hanya bertahan 8 bulan, lengser karena gagal memperjuangkan Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari Hadikusomo mengenai pencabutan PP. 30/1950 tentang DPRDS. Kabinet yang dianggap kuat ini pada waktu itu di isi oleh orang-orang seperti Hamengku Buwoono IX, Prof. Sumitro, Ir. Juanda dan Mr. Assat, dan ironisnya hasil kabinet ini tidak dianggap memuaskan karena hanya mampu bertahan 8 bulan saja. Partai-partai non pemerintah sukses menurunkan kabinet natsir dan digantinkan dengan kabinet Sukiman. Dan ini mengindikasikan bahwa persaingan antar partai pada masa itu benar-benar vokal.

Babak baru perselisihan ini serta merta menjadi menarik, karena yang dulunya pada zaman kolonial kawan vs lawan, maka pada babak baru ini ceritanya menjadi kawan vs kawan, atau terjadinya clash politik yang tidak check and balance antar sesama kelompok masyarakat. Dimana kisruh yang terjadi di pusat saat saling sikutnya tiap partai untuk menurunkan kursi perdana menteri membawa dampak kepada peristiwa lokal, misalnya instabilitas pemerintahan lokal pada masa itu.

Sikut antar partai di nasional tidak saja hangat terjadi di daerah pusat saja, akan tetapi persaingan antar partai ini juga merebak sampai ke daerah. Khususnya di Sumatera Barat, partai-partai banyak saling bentrok, salah satu yang paling hangat adalah pada masa kasus pembekuan DPRST, pra dan pasca PRRI, serta pra dan pasca peristiwa G/30 S tahun 1965.

Sehingga kondisi politik yang kita lihat pada masa itu yaitu mulai berpengaruhnya peristiwa  lokal terhadap kondisi politik nasional. Di Sumatera Barat khususnya, yaitu pada peristiwa PRRI misalnya, peristiwa ini seyogyanya telah merombah total perspektif kebijkan pemerintahn pusat terhadap sumatera barat, dimana yang dulunya diberi sedikit kelonggaran, tapi setelah dihabisinya PRRIoleh pusat kebijakan pusat cenderung lebih otoriter, dan hal ini membuat berubahnya kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya di Sumatera Barat. Contoh lainnya adalah peristiwa Gestapu (gerakan september tiga puluh) pada tahun 1965, peristiwa ini membuat terjadinya ’pembantaian’ habis terhadap massa PKI di sumatera barat dan juga merubah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Sumatera Barat.

Persaingan antar partai politik di sumaterea barat ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Sumatera Barat, dimana peristiwa ini sampai menelan korban jiwa pada masa pra PRRI dan masa pra PKI, meruntuhkan harga diri masyarakat Sumatera Barat setelah peristiwa PRRI, membuat masyarakat terbelah dengan kasus PRRI dan masyarakat dibuat saling bunuh. Dengan alasan inilah penulis merasa tertarik untuk  melihat bagaimana persaingan antar partai itu terjadi dalam analisa sejarah. Untuk analisis yang lebih jelas penulis melakukan studi kasus di daerah basis konflik yaitu di daerah Agam, dimana daerah daerah Agam ini merupakan daerah basis PRRI dan juga salah satu basis PKI.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini dengan ”Persaingan Partai Politik Sebelum Tragedi 1965 Di Sumatera Barat, Studi Kasus Kabupaten Agam”.

B. Perumusan  dan Pembatasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini adalah tentang konflik politik, yaitu konflik politik antara partai Politik nasional yang menghiasi suasana di provinsi Sumatera Barat khusunya di daerah Agam, permasalahan yang muncul berkaitan dengan interest of politics yang berbeda dari beberapa partai politik yang yang akhirnya memberi pengaruh pada masyarakat daerah Agam.

Sehingga beberapa pertanyaan yang akan diajukan guna memudahkan sebagai dasar pengembangan tulisan selanjutnya yaitu:

  1. Apa saja partai politik yang ada di Sumatera Barat?
  2. Bagaimana bentuk pola persaingan partai politik di Sumatera Barat khususnya di daerah Agam?
  3. Bagaimana persaingan-persaingan partai politik sehingga memberikan pengaruh bagi masyarakat diantaranya adalah hubungan antar keluarga, kaum dan terakhir nagari?

Batasan spasial dalam tulisan ini adalah kabupaten Agam provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dikenal sebagai basis dari orang-orang PRRI dan juga basis orang-orang PKI, dua kelompok masyarakat yang sangat kontras.

Batasan temporal tulisan ini dimulai dari tahun 1950 sampai 1965. Pada tahun 1950 diambil sebagai batasan awalnya karena pada tahun 1950 munculnya partai-partai nasional di Sumatera Barat yang memiliki ideology berbeda pada masa demokrasi liberal.

Tahun 1965 diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun inilah terjadinya peristiwa Gestapu 1965, peristiwa ini membuat persaingan antar partai politik mulai mereda, karena pusat waktu itu mulai memberangus semua orang-orang PKI.

 

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

  1. Mengetahui bagaiamana proses bentuk dan pola persaingan partai politik di Sumatera Barat khususnya di daerah Agam sebelum tahn 1965.
  2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana persaingan antar politik ini bisa mempengaruhi kondisi dalam keluarga, kaum, dan nagari di daerah Agam sebelum tahun 1965.
  3. Untuk melengkapi penulisan sejarah politik mengenai Sumatera Barat.

 

  1. D. Kerangka Analisis

Penelitian ini termasuk dalam sejarah politik. Sejarah politik merupakan narasi dan analisa peristiwa-peristiwa politik, ide-ide, gerakan, dan hal-hal kepemimpinan. Hal ini biasanya dibentuk berdasarkan konsep bangsa-negara. Sejarah politik juga berhubungan dengan bidang lain dalam ilmu sejarah seperti sejarah sosial, sejarah ekonomi, dan  sejarah militer.[3] Menurut Nana Supriatna sejarah politik adalah sejarah baru yang tidak lagi konvesional dan menekankan pada tokoh besar. Sejarah ini lebih bersifat analitis dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu, yang dikaji dalam sejarah politik biasanya menayangkut struktur kekuasaan, kepemimpinan, peranan elit, jaringan politik, dan mobilisasi massa.[4]

Menurut Lewisa A. Coser, sebagaimana yang dikutip oleh Afrizal, konflik adalah perselisihan mengani nilai-nilai tuntutan berkenaan dengan status kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan bahkan menghancurkan lawan mereka. [5]

 

E. Metode dan Sumber

Pengumpulan data dilakukan dnegan menggunakan metode sejarah. Dimulai dengan pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi dan penulisan (historiografi).[6] Untuk mendapatkan sumber primer dan sekunder dilakukan penelitian lapangan, studi perpustakaan dan wawancara. [7]

Studi perpustakaan dilakukan pada perpustakaan Jurusan Seajarah Fakultas Sastra Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Kabupaten Agam, Badan Pusat Perencanaan Statistik Kabupaten Agam dan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Sumber primer yang didapat dalam penulisan ini di antaranya adalah kumpulan arsip pemerintah yang telah dibukukan Propinsi Sumataera Tengah oleh Departemen Penerangan.[8]

Bahan-bahan yang dipergunakan sebagai sumber penulisan ini diperoleh dari surat kabar, yaitu surat kabar Haluan. Sumber-sumber sekunder berupa buku-buku, skripsi dan makalah-makalah yang berkaitan dengan tema yang sedang diutlis, yang digunakan berupa buku-buku antara lain Gusti Asnan[9], Mestika Zed dkk[10], Audrey Kahin[11], Safroedin Bahar[12].

Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan mengkritik sumber yang ada. Untuk melihat asli atau tidaknya sebuah sumber digunakan kritik ekstern (otensitas sumber)  dan untuk mengetahui keabsahan isi sumber tersebut dipakai kritik intern (kredibilitas sumber).

Tahap ketiga adalah interpretasi dari semua data yang telah diselesaikan yang terdapat dalam sumber-sumber. Kemudian kesemuanya akan dihimpun kembali.

Tahap keempat adalah penulisan atau historiografi. Penulisan ini menjelaskan semua hasil dari penelitian penulis yang berupa sebuah karya sejarah yang berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan tetap berada pada koridor sistematika penulisan masalah yang akan dibahas, maka perlu dibentuk gambaran garis besar penulisan. Penulisan ini nantinya terdiri dari V bab, sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah,  tujuan dari penulisan, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II, memberikan gambaran secara umum keadaan politik di Sumatera Barat

Bab III, memaparkan bagaimana bentuk persaingan politik di daerah Agam

Bab IV, menjelaskan dampak perubahan sosial politik pada masyarakat Agam

Bab V, kesimpulan

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Afrizal. Sosiologi Konflik Agraria Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Andalas University Press. Padang. 2006.

Audrey Kahin. Dari Pemberontakan ke Integarsi. Yayasan Obor. Jakarta. 2005

Gusti Asnan. Memikir Ulang Regionalisme. Yayasan Obor. Jakarta. 2007.

Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995.

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Budaya. Yogyakarta. 1999.

Maryanne Cline Horowitz (ed). New Dictionary of The History Of Ideas. Charles Scribner’s Sons. New York. 2005.

Mesitka Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Sinar Harapan. Jakarta. 1998.

Nana Supriatna. Sejarah. Grafindo Media Pratama. Bandung.

Sumatera Tengah. Departemen Penegarangan. 1954. Padang.

William Outhwaite. The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. Blackwell Publishing. Maklen. 2003.

 


[1] William Outhwaite. The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. Blackwell Publishing. Maklen. 2003. Hal. 148.

[2] Mesitka Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Sinar Harapan. Jakarta. 1998. Hal. 131.

[3] Maryanne Cline Horowitz (ed). New Dictionary of The History of Ideas. Charles Scribner’s Sons. New York. 2005.

[4] Nana Supriatna. Sejarah. Grafindo Media Pratama. Bandung. Hal. 42.

[5] Afrizal. Sosiologi Konflik Agraria Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Andalas University Press. Padang. 2006. Hal. 26-27.

[6] Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang Budaya. Yogyakarta. 1999. Hal. 12-15.

[7] Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995. Hal. 30.

[8] Lihat, Sumatera Tengah. Departemen Penerangan. 1954. Padang.

[9] Gusti Asnan. Memikir Ulang Regionalisme. Yayasan Obor. Jakarta. 2007.

[10] Mesitka Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995. Sinar Harapan. Jakarta. 1998.

[11] Audrey Kahin. Dari Pemberontakan ke Integarsi. Yayasan Obor. Jakarta. 2005

[12] Safroedin Bahar. Peranan Elit SIpil dan Elite Militer dalam DInamika INtegrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabaui di Daerah Sumatera Barat. 1945-1984. Desertasi Doktor, Universitas Gadjah Mada.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: