MILITER DAN KOMUNISME TAHUN 1960-AN, STUDI KASUS SUMATERA BARAT

 

 

  1. Pendahuluan

 

Pada awal tahun 1960-an muncul dua kekuatan yang sangat dominan dalam perpolitikan Indonesia, yaitu dari kubu militer dan kubu komunisme. Dua kubu ini berada dalam segmen pilar kekuasaan yang berbeda, di satu sisi militer hadir dari kelas masyarakat bawah setelah berhasil mendapatkan simpati dari rakyat karena berhasil melibas aksi-aksi separatis di nusantara, sedangkan komunisme hadir karena penetrasinya yang masuk kedalam segala institusi yang pemerintah dan non pemerintah, mereka melebarkan ide-idenya dan vokal melancarkan propoganda-propoganda politiknya sehingga mendapatkan tempat dalam persaingan antar partai politik.[1] Dalam  kasus ini kekuatan komunis hadir karena  zeitgeist (semangat zaman) yang pada waktu itu menerima konsep-konsep marginalisme yang pada waktu itu sudah banyak dihiraukan oleh elit-elit yang notabene hanya bermain politik bukan menjadi solver maker bagi rakyat. Dengan kata lain militer berada pada blok pemerintah dengan basis massa masyarakat, sedangkan komunis berada pada blok pemerintah dengan basis massa Soekarno dan antek-anteknya.[2]

Dalam kondisi seperti itu jelas sekali bahwa tiap-tiap kekuatan ini ingin menjadi yang terbaik untuk merebutkan kekuasaan, militer ingin menjadi pahlawan dan panglima baru bagi rakyat untuk mempertahankan NKRI, sebaliknya  berseberangan dengan militer, komunisme ingin menjadi organisasi yang menancapkan full kekuatannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis.

Perebutan kekuasaan merupakan peristiwa politik yang penting. Perebutan kekuasaan militer yang pertama memberi kesan besar dalam menentukan “aturan permainan”. Melalui ini, pihak militer secara terang-terangan menonjolkan dan menuntut “hak-haknya” sebagai kekuatan politik. Arena politik lantas diperluas lagi guna memasukkan militer sebagai perebut kekuasaan yang dianggap penting.[3] Dengan kata lain tesis ini menjadi kenyataan pada masa itu dimana militer setelah mendapatkan logistik yang cukup kuat untuk mendapatkan hak-hak politiknya maka dengan seketika itu juga militer lantang untuk secepatnya mendapatkan hak-haknya (baca: otoritas politik) dari pemerintahan Soekarno. Dengan interest yang berbeda-beda ini maka dimulailah bentrok antar dua kubu, mulailah terjadi main sikut antar organisasi secara frontal dan non frontal.

i terpimpin (guide democracy) pemerintah pusat mulai bersikap gegabah dan sedikit arogan, hal itu bisa dilihat dari pergerakan antar institusi yang tidak memiliki trust dengan sesama intitusi. Dalam hal ini tiap-tiap lembaga yang memiliki otoritas politik masuk ke dalam salah satu blok/aliran politik popular pada masa itu, dan tak bisa disanggah lagi bahwa blok itu adalah orang-orang yang ingin mengkritik, menajatuhkan, menekan pemerintah dan blok yang ingin involve, terlibat, menjilat, dan oportunis kepada pemerintah pusat.

Kondisi pada waktu itu sangatlah krusial hal itu dijelaskan oleh Harold Crouch:

The stability of the balance of power under guided democracy dependent on continued cooperation between president Sukarno and the army leadership. As the two most powerful political forces, they had worked together to replace the old system and were concerned to preserve new arrangements, but their interest did not always coincide. Although they were partner in upholding the system, they were also rival for owner under it. They had a   mutual need for each other, but each was ware about the other’s ambition to gain the upper hand. Under theses circumstances he balance of power initially was uneasy as the two side explored the extents of the leeway permitted to each by the other. By the latter part of 1960 it seemed that mutual understanding had been reached on the broad outline of the way power would be distributed. [4]

Di sisi lain Harbert Feith juga menandaskan bahwa kondisi stabilitas Negara pada masa demokrasi terpimpin itu yang ia sebut sebagai “a stable conflict relationship characterized by both common endeavor and continuityng competion and tension between mere or less equally matched partners.”[5]

Kondisi politik pada masa itu tidak bisa dipungkiri lagi melahirkan aksi-aksi persaingan yang tidak hanya di pusat saja, tapi konflik ini juga melebar sampai ke daerah-daerah. Seperti halnya di Sumatera Barat. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah demam berkepanjangan yang selalu menolak komunisme[6], juga Sumatera Barat dikenal sebagai basis massa Masyumi yang sudah diberangus, massa ini dulu pernah bentrok dengan orang-orang PKI yang waktu itu pro pemerintah dalam gerakan PRRI, PRRI adalah orang-orang Masyumi yang tidak sejalan dengan Komunisme. Dan setelah PRRI disingkirkan oleh pemerintah maka Komunis berkuasa di Sumatera Barat, orang-orang Komunis menekan habis orang-orang Masyumi, tapi tatkala setelah dihapusnya Masyumi oleh rezim Soekarno maka orang-orang ini ada yang menjadi pengikut komunis – setelah ditekan –  dan ada juga yang memilih untuk tetap berseberangan, baik itu masuk kedalam partai baru seperti mendukung militer[7] atau tetap independen. Sehingga dengan itikad balas dendam dari orang-orang PRRI yang kalah dan itikad mengeneralisir rakyat untuk ikut komunis guna membangun Negara Komunis, maka dimulailah persaingan militer dan komunisme di Sumatera Barat yang berkepanjangan yang – hingga – menelan nyawa.

Untuk mempersempit kajian dari tema Militer dan Komunisme ini maka, tulisan ini mencoba melihat aksi-aksi militer dan komunisme dalam bentuk persaingan. Persaingan ini dibahas hingga akhirnya klimaks sampai pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru yang otoriterian.

 

 

B. Pembahasan

Kondisi pada tahun 1960-an awal di Sumatera Barat, adalah kondisi yang sangat menyedihkan, pada awal ini Sumatera Barat mengalami penghinaan, pelecehan dan diskriminasi politik dari pemerintah pusat setelah kalah dalam peristiwa PRRI. Rakyat tidak memiliki hak untuk berpolitik, hal itu telah direbut sepenuhnya oleh komando Militer yang dikirim oleh pusat. Setelah meletunya peristiwa PRRI tahun 1958, pemerintah pusat melakukan operasi militer ke Sumatera Barat, dan sebagian tentara yang dikirim ke Sumatera Barat adalah dari Kodam VII Diponegoro, Jawa Tengah, yang dikenal dekat – dan ada juga yang terlibat – dengan PKI. Di samping itu, juga ada kader-kader PKI lainnya, serta anggota berbaai organisasi binaan PKI seperti anggota OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat). [8] Dengan bercokolnya tentara pusat di Sumatera Barat dan dualism ideology militer di Sumatera Barat hal ini membuat keadaan politik dan social-ekonomi di Sumatera Barat menjadi berubah.

Selama pemberontakan PRRI berlangsung, perkembagnan PKI di Sumatera Barat cukup pesat. PKI memiliki keleluasaan mengembangkan pengaruhnya ke tengah masyarakat, yang ditinggalkan pasukan PRRI banyak pemerintahan Nagari, yang Wali Nagarinya terlibat dengan pemberontakan PRRI digantikan oleh Wali Nagari baru atas dukungan PKI.

Meskipun tidak ditemukannya angka resmi beraa sebetulnya anggota organisasi PKI di Sumatera Barat menjelang peistiwa gestapu, tapi dapat dipastikan bahwa jumlah anggotanya yang tercatat secara adminstratif cukup besar. Pada pemiliu 1955 PKI di Sumatera tengah meraih 7% suara atau dengan tingkat elektibilitas dengan 75.000 suara, atau ketiga terbesar setelah Masyumi (49%), dan partai Islam Perti (28%). Namun sejak peristiwa PRRI, ada indikasi anggota dan pendukung PKI di Sumatera Barat meningkat dengan cepat. Meingkatnya kekuatan dan meulasnya pengaruh PKI di Sumatera Barat sejak awal tahun 1960-an hingga menjelang meletusnya gestapu menurut berbagai pendapat merupakan dampak langusng dari pemeberontakan PRRI. Karena baik selama dan sesudah pemberontakan PRRI, PKI memiliki keleluasaan mengembangkan aksinya ke tengah masyaerakat. Disrmping itu, juga adanya dukungan aparat keamanan, terutama oknum-oknum tentara pusat yang dekat – bahkan sebagaian terlibat – PKI.

Setelah melihat logistik dan kekuatan masing-masing yang seimbang, maka yang memecahkan keheningan antar militer dan komunisme ini adalah dari PKI, PKI yang pada awal tahun 60-an semakin menguat, karena berhasil mempengaruhi pemerintahan pusat yang terkonsentrasi di tangan Presiden Sukarno. Kondisi ini dapat dilihat dari kritik yang dilancarkan PKI terhadap TNI-AD. Pada pertengahan tahun 1960 di Jakarta, PKI melancarkan kritik dan tuduhan bawa TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. Di samping itu, dengan terbentukya kabinet dwikora tahun 1964, dimana sejumlah tokoh PKI duduk sebagai menteri, semakin memeperlihatkan perkembangan kekuatan PKI di Indonesia.[9]

Maka setelah dibuat malu oleh pusat, Hasjim Ning dan sumber lainnya, maka tahun itu juga lahirlah surat kabar Aman Makmur di padang dengan motto “untuk pembangunan daerah demi kejayaan bangsa.” Disamping itu, juga untuk mengimbangi propaganda komunis yang lebih sering mengecutkan hati masyarakat, melalui pemberitaan surat kabar orgen PKI suara Persatuan. Mesikipun masih ada satu lagi surat kabar yang terbit di padang Res Publika, tetapi dikenal sebagai corong PNI.[10]

Persaingan selanjutnya yaitu saat diberangusnya harian Aman Makmur oleh pemerintah yang mencoba menghadang laju PKI, yang setelah diberangus asetnya dialihkan ke surat kabar berita yudha III/17 Agustus milik militer – kemudian harian angkatan bersenjata. Peralihan aksi pembendungan ajaran Komunis ini selanjutnya dikerjakan oleh harian Berita Yudha yang notabene juga cukup riskan dengan PKI.

Pada masa-masa thaun 1965-an bisa dilihat bahwa kekuatan PKI sangatlah dinamis dan aktif, mereka tidak saja masuk kedalam lembaga-lembaga sipil, militer dan independen, tapi kinerjanya untuk membuat suasana politik menjadi keruh sangatlah dahsyat, bahkan persatuan wartawan Indoneia (PWI-pusat) pun telah disusupi PKI.[11] Di sisi lain kekuatan militer hanya bersifat defensif dan sekonyong-konyong pada waktu itu militer sepertinya menunggu-nunggu saat yan tepat untuk bergerak, dan keadaan yang ditunggu-tunggu tersebut terjadi saat setelah aksi percobaat coup de tat dari PKI.  Dan akhirnya status quo antar kelompok ini berubah drastis setela aksi Gestapu ini.

 

1. Setelah peristiwa Gestapu

Dengan gagalnya gerakan 30 September, maka dimulailah aksi ofensif militer terhadap PKI. Hal itu secara tidak langsung di lakukan oleh Mayor Imam suparto, ia kembali dari Jakarta dengan pesawat pertama setelah peristiwa kudeta, ia mengatakan di Jakarta aksi penganyangan terhadap PKI sangatlah massif, sedangkan di Sumatera Barat biasa-biasa saja.[12] Akibat provakator tersebut maka dimulailah pembuatan pamfle-pamflet untuk menghantam PKI.

Memang pada hari-hari pertama setelah pemberontakan gestapu boleh dikatakan, baik organisasi politik dan organisasi massa, belum mengambil langkah-langkah konkret dan belum menentukan sikap, karena belum mengetahui secara persis apa yang sebenarnya terjadi dan apa latar belakangnya, tapi setelah di diketahui kejadian sebenarya maka barulah aksi pengayangan dimulai serentak di Sumatera Barat.

Salah satu aksi ofensif dari militer terhdap PKI yaitu pembersihan unsur-unsur PKI yang ada di Sumatera Barat, ia mulai dengan membersihkan diri sendiri yaitu di jajaran kdoam III/17 agustus kalangan militer yang ada di kodam III/17 agustus sebagian adalah berasal dari Kodam VII/diponegoro, Jawa Tengah, yang banyak condong bahkan terlibat PKI. [13]

Pembersihan juga dilakukan dalam lembaga pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD-GR). Pada jajaran pemerintah daerah, PKI menyelusup jauh kedalam, antara lain berhasil menempatkan salah satu  anggotanya pada posisi strategis di kantor gubernur Sumatera Barat. Jabatan sekretaris  daerah yang sngat vital itu ternyata diduduki oleh PKI yaitu Boer Yousoef, ditambah dennga bebreapa orang lainnnya Badan Pemerintahan Harian (BPH). Demikian pula dengan leambaga legislatif.

Selain pengganyangan dan pembersihan yang dilakuakn secara terbuka, juga ada pembersihan yang khas hanya di Sumatera Barat, yaitu pembersihan kalangan ninik mamak dan penghulu yang terlibat dengan PKI. Banyak ninik mamak dan penghulu yang terlibat dengan PKI. Bayaknya ninik mamak dan penghulu terlibat dengan PKI antara lain disebabkan oleh stragei Kodam III/17 agustus yang banyak mengangkat Kepala Nagari dari tokoh-tokoh Nagari yang condong ke kiri dengan strategi tersebut akhirnya banyak penghulu yang menjadi anggota atau terlibat PKI.

Untuk membersihkan para penghulu ini dari unsur PKI, maka atas inisiatif kodam III/ 17 Agustus didoronglah kalangan penghulu Minangkabau untuk mendirikan Lambaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Tujuannya seleain menghimpun potensi ninik mamak untuk berpartisipasi membangun daerah kebali, juga untuk membesihakan para penghulu dari unsur PKI, yang dilakuan sendiri oleh kalangan penghulu. Artinya kusuik bulu paruah nan mambarasiahkan yaitu pembersihan ninik mamk yang terlibat PKI melalui tatacara yang ada dalam adat setempat. Dengan pendekatan sosio-kultural ini, proses pembersihan PKI di dalam masyarakat Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan goncangan yang cukup besar. [14]

Setelah diberangusnya unsure-unsur PKI, maka militer tidak saja membrantas habis kekuatan PKI yang ibarat benalu, tapi juga melenyapkan ideology ini sehingga mati kutu, dan tidak bisa mengembangkan lagi aksi-aksi propogandanya ini kedalam bursa ideology yang selanjutnya didominasi oleh kekuatan militer pada era rezim Orde Baru.

 

 

 

C. Kesimpulan

Militer dan komunisme di Sumatera barat adalah sebuah dikotomi kelompok yang saling bentrok, ia tidak saja mengambil tindakan yang selalu bersebarangan akan tetapi tindakan dua kelompok ini bahkan sampai ke kontak fisik, yaitu setelah peristiwa gestapu.

Militer yang awalnya di Sumatera barat tidak terlalu bertaring untuk mengatur kondisi sosio cultural, sekonyong-konyong berubah dengan mendapatkan legitimasi mutlak dari pusat, hal ini menandakan bahwa militer tidak saja punya wewenang untuk security akan tetapi juga legitimasi untuk mengatur pikiran alam bawah sadar (unconsciousness mind) masyarakat Sumatera barat.

Sebaliknya komunisme yang sangat cocok dengan perilaku-perilaku masyarakat Sumatera barat yang kritis juga mendulang loyalitas dari kader-kadernya yang cukup fanatic terhadap komunisme. PKI sebagai representasi dari komunisme di Sumatera barat menjadi pahlawan kesiangan setelah mendapatkan dukungan politik dari sukarno, ia sangat propogandis dan hyperactive menyebarkan ide-idenya.

klimaksnya bahwa persaingan antar dua kelompok ini berjalan tidak sehat dan berujung kepada pengambilan nyawa secara sepihak yaitu melalui pemberantasan unsur-unsur komunis. Militer sebagai institusi yang non politis melawan PKI sebagai kelompok yang full politis telah membuat prediksi yang sangat menentukan kondisi Sumatera barat untuk setengah abad selanjutnya di bawah rezim otoriter Orde Lama. ***

 

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Eric A. Nordlinger. Militer dalam Politik. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.

Harbert Feith. Dynamics of Guided Democracy dalam Ruth McVey, ed., Indonesia. Human Relations Area Files Press. New Haven. 1963.

Harold Crouch. The Army and Politics in Indonesia. Conerl University Press. New York. 1978.

Leiressa. PRRI-Permesta. Strategi Membangun Indonesia Tanpa komunis. Graffiti. Jakarta. 1991.

Mestika Zed. Pemberontakan Silungkang. Syarikat. Jakarta. 2002

Mestika Zed, dkk. Sumatera Barat di Panggung Sejarah. Sinar Harapan. Jakarta. 1998.

Soe Hok Gie. Catatan Seorang Demonstran. LIPI. Jakarta. 1985

Soe Hok Gie, Soe Hok Gie. Zaman Peralihan. Syarikat. Jakarta. 2005.

 

G. 30 S/PKI pemberontakan PKI. Sekretariat Negara. Jakarta. 1994

 


[1] Misalnya kekuatan komunis sudah masuk ke dalam jaringan partai, sebagai contoh partai Perti di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa komunis sudah jauh lebih dalam merambah kekuatan-kekuatan partai sentral pada tahun 60-an.

[2] Untuk meninjau kekuatan militer dan Komunisme yang di dapat dari pandangan orang-orang sezaman lihat, Soe Hok Gie. Catatan Seorang Demonstran. LIPI. Jakarta. 1985. Dan kumpulan artikel dari Soe Hok Gie, Soe Hok Gie. Zaman peralihan. Syarikat. Jakarta. 2005.

[3] Eric A. Nordlinger. Militer dalam Politik. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. Hlm. 11.

[4] Harold Crouch. The Army and Politics in Indonesia. Conerl University Press. New York. 1978. Hlm. 45.

[5] Harbert Feith. Dynamics of Guided Democracy dalam Ruth McVey, ed., Indonesia. Human Relations Area Files Press. New Haven. 1963. Hlm. 325.

[6] Penolakan tersebut yaitu pada masa-masa pemberontakan Silungkang dan pemberontakan PRRI. Dengan kata lain penolakan terhadap Komunis sudah berlangsung selama  ± setengah abad sampai penghujung tahun 1960. Lihat Mestika Zed. Pemberontakan Silungkang. Syarikat. Jakarta. 2002 dan Leiressa. PRRI-Permesta. Strategi Membangun Indonesia Tanpa komunis. Graffiti. Jakarta. 1991.

[7] Dukungan ini banyak terjadi setelah terjadi peristiwa gestapu 1965.

[8] `         mestika zed, dkk. Sumatera Barat di panggung sejarah. Sinar Harapan. Jakarta. 1998. Hlm. 193.

[9] Lihat G. 30 S/PKI pemberontakan PKI. secretariat Negara. Jakarta. 1994

[10] Ibid., hlm. 195.

[11] Ibid., hlm. 201.

[12] Ibid., hlm. 213

[13] Ibid., hlm. 218

[14] Ibid., hlm. 220

    • 64l4n6 4n4k t063l
    • January 5th, 2012

    mantap

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: