KAMI INGIN NEGARAWAN!


Sudah menjadi pertanyaan klasik apabila kita menanyakan kenapa negara-negara barat lebih struktural dalam segala bidang dan juga cenderung manusiawi perilaku pemerintahnya kepada rakyatnya, jawabannya adalah: karena di negara-negara barat kita menemukan banyak para negarawan dan reinkarnasinya.

Rakyat mana yang tidak bangga apabila negaranya masuk ke dalam Guinness Book Record yang juga menduduki posisi dan rangking yang cukup prestiese di dalam buku itu, salah satunya yang cukup membanggakan secara kuantitas dan membuat kita semua ber-harakiri karena kualitasnya adalah perihal masalah negara “maling” atau posisi strategic korupsi kita, yaitu kita berada di dalam urutan list 5 besar Negara korup di dunia. Hal yang membanggakan bukan?

Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Negara ini begitu banyak koruptor baik di pusat apalagi di dearah bak raja-raja feodal lokal, kenapa bagitu banyak kongkalikong pejabat maling, kenapa begitu banyak sistem birokrasi yang “melacur”, kenapa begitu banyak prejudice terhadap konstelasi demokrasi kita? Jawabannya yaitu: semua itu tidak terlepas semakin berkurangnya kapasitas Negara ini untuk memperkuat dirinya dengan menyediakan para negarawan-negarawan tangguh yang notabene sebagai primus intervares bagi Negara yang labil ini. Dimana ketimpangan ini menyebabkan Negara ini selalu terjebak kepada masalah-masalah politik yang menjijikan dengan topeng membantu rakyat, tapi kita lihat orang-orang yang menganggap dirinya sebagai representasi masyarakat kecil justru banyak mengabaikan rakyat kecil itu sendiri, hal itu bisa kita dari banyaknya para politikus yang tercebur kepada sistem jabatan basah dan apriori kepada konstituen yang dibangunnya sebelumnya.

Politikus no, negarawan yes!
Kenapa kita butuh negarawan? Faktanya sebenarnya kita tidak butuh negarawan, tapi sistem demokrasi itu sendiri yang harus memiliki negarawan, dimana hukum symbiosis mutalisme harus dipraktekan apabila kita ingin benar-benar menerapkan sebuah Negara yang menjalakan sistem demokrasi yang sehat dan efektif. Yang mana demokrasi sebagai sebuah alat pada klimaksnya akan menghasilkan para negarawan, dan kunci keberhasilan dari Negara-negara barat yang lebih maju negaranya adalah karena telah banyak memiliki negarawan, jadi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa munculnya negarawan sebagai indicator barometer dari progress-nya demokrasi kita, jadi tanpa adanya negarawan maka kita masih menjalankan sebuah sistem “menuju demokrasi”, bukan lagi menjalakan demokrasi seperti mana biasanya.

Kenyataan yang kita lihat sekarang adalah kita tidak memiliki satupun negarawan untuk masa kontemporer ini, yang ada adalah kita masih terjebak kepada bentuk prestise untuk menjadi abdi ‘politikus’, karena pada dasarnya banyak orang yang terjabak ke dalam arena politik, menganggap bahwasanya menjadi abdi politikus sebagai klimaks dari wujud puncak dalam karir politik mereka. Tapi kenyataannya perihal yang musti ditindak lanjuti adalah politikus tidak lebih dari sekedar orang yang berpraktek politik (memperoleh kekuasaan) sedangkan kita lihat dari perspektif negarawan bahwasanya negarawan bekerja untuk mempraktekkan pengabdian kepada rakyat. Kedengarannya memang klise mengingat apa yang dilakukan oleh negarawan adalah suatu hal yang eksklusif sekali, karena ia menyangkut pengabdian yang langka kepada otoritas Negara.

Merubah Outcome Partai
Ribut-ribut yang terjadi sekarang menjelang pemilu Pilpres 8 Juli mendatang tidak lebih dari banyaknya politikus yang terlalu sibuk cari pamor, cari citra serta ekspos diri guna menunjukan eksistensi mereka sebagai orang yang berada di front line dalam acara bagi-bagi kekuasaan (baca: berpolitik). Dengan alhasil apabila mereka bisa mengeruhkan suasana maka implikasi yang terjadi adalah politikus bisa mencari kesempatan di dalam melakukan lobi-lobi politik seputar jatah bagi-bagi kue kekuasaan.

Jadi apa yang kita butuhkan untuk tetap melaksanakan demokrasi yang semakin termarginalisasi ini adalah dengan merombak seutuhnya sistem kerja partai yang cenderung melupakan azas pengkaderan yang murni, bukan saja harus meninggalkan sistem oligarki partai, juga dalam hal ini adalah harus adanya bentuk pendidikan politik yang berlandaskan kepada implikasi-implikasi moral dan psikologi historis kepada anggota partainya. Bukan saja dari sisi partai sebaliknya negarawan bisa hadir dari orang-orang yang cenderung masih hijau dalam perpolitikan atau orang-orang yang berada di luar circle dari parpol, antara lain aktivis, anggota LSM, dan kalangan akademisi.

Dengan merubah konstruksi outcome dari politikus ke transisi negarawan kita akan mengalami sebuah tranformasi besar-besaran dalam rangka mambangun kapasitas Negara yang kokoh, tidak di intervensi, dan self sufficient. Belajar dari masa lalu dimana M. Hatta sebagai seorang negarawan, bisa kita petik pelajaran dari bapak proklamator ini untuk bersahaja dalam politik, mendoktrinasi pendidikan politik, memiliki kecakapan mengurus hal-hal yang detail sampai ke hal yang besar. Memang Hatta sudah menjadi kenangan dari kita semua, tapi apa yang ia aplikasikan ke Negara ini patut kita lanjutkan lagi, guna tongkat estafet demokrasi ini nantinya tidak sia-sia belaka, karena lantaran para politikus masih pasang tarif guna menolong rakyatnya sendiri. Semoga.

  1. barangkali, karena anyakan orang lebih materialistis atau egois

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: