Pemerintahan Nagari di Sumatara Barat


 

P R O L O G

Asal tahu saja bahwa pemerintahan di Sumatera Barat lebih merdeka di dalam adatnya dimana setiap daerah punya wewenangnya sendiri untuk memerintah daerahnya sendiri, oleh karena itu titpikal dari pemerintahannya lebih menjurus kepada penyuluhan kepada masyarakatnya untuk mengajarkan sistem demokrasi yang lebih manusiawi pada masanya. Pemerintahan yang kita sebut itu yaitu lebih tepatnya dikatakan sebagai pemerintahan di negeri Minangkabau. Pemerintahan Minangkabau menggunakan sistem yang lebih berpusat kepada kebebasan individu yang lebih professional dalam artian tidak mengenal sistem feodalisme. Jadi setiap orang punya kesamaan derajat yang bisa didapatkan secara inklusif. Pemerintahan itu disebut adalah pemerintan Nagari.

Tapi pada pemerintahan Orde Baru yang bersifat sentralistik telah memasung suara hati nurani rakyat dan mematikan keragaman sosio kultural dan adat istiadat bangsa Indonesia. Desa dan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 5/1979 telah kehilangan jati dirinya.

“Perubahan nagari ke desa dan kemudian kembali ke nagari bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga sistem, orientasi, dan filosofinya,” tandasnya. Mochtar Naim menjelaskan, antara nagari dan desa bukan hanya terdapat gambaran dikotomis, tetapi juga sekaligus polaristis dari dua sistem dengan dua kutub filosofi yang berbeda. Dengan nagari, dia adalah lambang mikrokosmik dari sebuah tatanan makrokosmik yang lebih luas. Dalam dirinya ada sistem yang memenuhi persyaratan dari sebuah “negara”.

Oleh karena itu, nagari juga adalah “negara” dalam artian miniatur. Dengan ini sebagai “republik-republik kecil” yang sifatnya self contained, otonom, dan mampu membenahi diri sendiri.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, timbul sebuah eforia untuk mereformasi kembali birokrasi yang sudah terpenetrasi dengan KKN yang tidak bisa lagi untuk memberikan sebuah kemakmuran bagi rakyat. Di sisi lain pemerintah yang sudah digantikan dengan bentuk reformasi, yang banyak para pengamat politik mangatakan hanya berganti dengan baju luarnya saja, atau tidak secara menyeluruh berganti birokrasinya mulai meredamkan suasana daerah, yakni pada pemerintahan dibawah Presiden Habiebie ia mulai memberikan kelonggaran dengan menggodok RUU tantang otonomi daerah. Dan sehingga Pemerintah Reformasi harus menata ulang secara keseluruhan sistem pemerintahan, terutama Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. UU No. 22/1999 adalah salah satu di antara kebijakan untuk menata kembali sistem Pemerintahan Daerah yang sekaligus juga membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menentukan bentuk pemerintahan yang terendah sesuai dengan sosio kultural dan adat istiadat setempat.

Untuk itu maka setiap daerah mencoba kembali mencari inisiatif untuk mengembalikan pemerintahan yang benar-benar demokrasi. Maka Sumatera Barat tidak urung juga merombak pemerintahan dalam daerahnya setalah ditetapkannya UU tentag otonomi daerah pada tahun 1999, maka Sumatera Barat menggalakan kembali pemerintahan yang dulu pernah jaya di Minangkabau ini, yaitu pemerintahan Nagari. Yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten se- Sumatera Barat.

Sejak dicanangkan pertama kali di Kabupaten Solok, 2 Januari 2001, kembalinya Sumbar ke sistem pemerintahan terendah bernama pemerintahan nagari betul-betul disambut seluruh elemen masyarakat secara antusias. Hingga Juni 2004, sudah 3 tahun 6 bulan, masyarakat Sumbar yang kini berpenduduk 4,2 juta hidup dalam nuansa bernagari.

Kepala Biro Pemerintahan Nagari Pemerintah Provinsi Sumbar Busra SH mengatakan, sampai sekarang seluruh kabupaten di Sumbar sudah kembali ke sistem pemerintahan nagari, menyusul keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, tanggal 16 Desember 2000.

 

 

 

 

P E M E R I N T A H A N N A G A R I

Nagari dahulunya merupakan suatu wilayah administratif. Pemerintah Nagari sekaligus menjadi wilayah hukum adat di Sumatera Barat. Pemerintahan Nagari tersebut bersifat otonom dan sangat demokratis. Tetapi selama lebih dari 17 tahun, pemerintahan nagari itu telah diganti menjadi pemerintahan desa yang bersifat sentralistik.
Dalam masa yang berlalu, itu persis sejak 1 Agustus 1983 diterapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa di Sumatera Barat. Sejak itu, Pemerintahan Nagari dihapus dari kamus pemerintah. Dengan perkataan lain, pemerintah tidak lagi mengakui adanya nagari. Padahal menurut penjelasan pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa ada 250 Zelbesturende Lanschappen dan Volksgemeenschappen di Indonesia seperti nagari di Minangkabau, dusun dan merga di Palembang dan desa di Jawa dan Bali. Semuanya itu harus dihormati hak asal-usulnya dan mempunyai hak-hak istimewa. UUD 1945 (konstitusi) mengakui keberadaan Nagari. Jadi di negara ini, Undang-Undang yang dibuat pemerintah dapat mengalahkannkonstitusiNnegara.

Nagari-nagari ini dahulunya tersebar di seluruh Konfederasi Minangkabau yang mencakup Sumatera Barat sekarang (kecuali Kepulauan Mentawai), sebagian Riau Daratan, sebagian Jambi, sebagian Bengkulu, Sumatera Utara bagian selatan dan Negeri Sembilan, Johor serta Selangor di Semenanjung Malaya. Bentuk-bentuk serupa nagari juga ditemui di daerah perantauan/koloni etnik Minang dalam skala besar seperti di Aceh Selatan dan Aceh Barat.

Jorong atau kampung yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Nagari diubah jadi Pemerintahan Desa untuk kabupaten dan kelurahan untuk kota. Jadi, wilayah administratif nagari diubah menjadi wilayah desa dan kelurahan seperti seperti halnya desa/kelurahan di Jawa.

Dahulu sebelum Belanda berkuasa, orang Minangkabau tidak mengenal pangkat-pangkat seperti Penghulu Kepala, Kepala Negeri (Gemeentehoofd), Tuanku Laras, Angku Demang, Asistent Demang, Angku Pakuih (Pakhuis) dan juga pangkat-pangkat yang hanya oleh dijabat orang-orang Belanda saja seperti Tuanku Mandua (Controleur), Tuan Luhak (Assistent Resident) dan lain-lain sebagainya. Orang Minangkabau “tempo doeloe” hanya mengenal dua pangkat saja, yaitu Penghulu dan Raja sesuai ungkapan “Luhak bapanghulu, rantau barajo”. Jadi Penghululah yang memerintah atau memimpin anakAbuahAdinagariAmasing-masing.
Setelah Minangkabau dikuasai oleh Belanda sepenuhnya, yakni setelah kaum Padri dikalahkan pada tahun 1837, dicobalah mengatur pemerintahan seperti model yang telah berlaku di Pulau Jawa, yaitu Regent-Regent yang disebut juga Regent-Stelsel. Saat itu di kawasan pesisir seperti Padang dan Indrapura sudah ada regentnya. Maka diangkatlah Regent-Regent baru untuk Tanah Data, Batipuh, Agam, Halaban, Sulik Aie danAlain-lainAsebagainya. Di jaman penjajahan Belanda, Nagari-Nagari di Sumatera Barat (Sumatra’s Westkust) diatur berdasarkan Ordonnantie Nagari No.677/1918 dan kemudian diperbaiki dengan “Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 490/1938” (Undang-Undang Pemerintahan Anak Nagari Tanah Seberang No.490 – tahun 1938) atau IGOB 490/1938. Waktu itu Pemerintahan Nagari terdiri dari Kerapatan Nagari yang dipimpin oleh seorang

Kepala Nagari.

Pangkat-pangkat Tuanku Laras, Penghulu Kepala, Kepala Nagari dan lain-lain itu, adalah pangkat baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Adat Minangkabau yang usali. Pangkat-pangkat tsb muncul setelah Pemerintah Belanda mengusai Minangkabau. Kekuasaan mereka (Penghulu Kepala atau pun Kepala Nagari) diakui anak nagari karena dukungan kekuasaan Pemerintah Belanda. Sedangkan tugas mereka tidak lain ialah menjalankan perintah atasan, yaitu menjalankan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah. Walaupun mereka dipilih di antara orang beradat di nagari (ninik mamak), mereka tidak lain dari alat kekuasaan (perkakas) Pemerintah.

***

D A F T A R K E P U S T A K A A N

___________________________________

Adrain, Benny. 1995. “Birokrasi di Sumatera Barat; Transisi dari Tradisional ke Modern (Suatu Tinjauan Sosiologi Politik)”. Skripsi. Universitas Andalas. Padang

Harian Umum Republika, 6 Desember 2004.

M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Pangulu. Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya Sridharma, Padang, 1971.

Rusli Amran. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Sinat Harapan Jakarta. 1985.

Sjofjan Thalib, SH.; Prof. Dr. H. dkk. Studi Pelaksanaan Pemerintahan Nagari dan Efektifitasnya Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Sumatera Barat . Balitbang Propinsi Suamtera Barat, Padang, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 tentang pokok pokok pemerintahan nagari.

    • wahyu suri yani
    • January 13th, 2011

    ada berita tentang tradisi kapalo banda bang

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: